Senin, 11 Juli 2011

Komunikasi & Koordinasi Pemerintahan


MENGGAGAS KOMUNIKASI PEMERINTAHAN MASA DEPAN



Oleh:
PROF. DR. DRA. HJ. ERLIANA HASAN, M.SI









FAKULTAS POLITIK PEMERINTAHAN
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
2011


I. PENDAHULUAN
Mengagas komunikasi pemerintahan masa depan merupakan hasil pemikiran yang muncul sebagai efek pencermatan terhadap berbagai fenomena, distorsi dan friksi dari kesalahkaprahan pemindahan makna dengan nilai-nilai tertentu melalui berbagai program dan kebijakan pemerintah, demikian juga sebaliknya sering terjadi kesalahkaprahan komunikasi masyarakat kepada pemerintah, pemerintah kepada masyarakat, dan sebaliknya.
Realitas empirik komunikasi mengindikasikan bahwa, kebanyakan orang menafsirkan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka amati, dari situlah muncul makna terhadap sesuatu, yang sebenarnya bukan demikian adanya, karena “makna itu sendiri pada hakikatnya terpateri dalam pemahaman seseorang”. Artinya makna itu terkandung dalam apa yang dipikirkan dan apa yang dipahami seseorang dan berdasarkan pemahaman itulah informasi/pesan diterjemahkan. Dan apabila terjadi kesalahan missperception dalam berkomunikasi maka kesalahan itu juga disebabkan antara lain karena adanya anggapan bahwa “makna berada dalam ruang wujud atau pertunjukkan”(pendapat yang keliru), yang sebenarnya berada dalam pemahaman seseorang.
Kondisi komunikasi yang demikian mengantarkan Penulis berasumsi bahwa barangkali inilah penyebab terjadinya misskomunikasi antara pemerintah dan masyarakat demikian sebaliknya, karena anggapan yang keliru tentang sikap berkomunikasi karena sesungguhnya:

(1)   Makna itu berada dalam informasi atau pesan yang disampaikan,
(2)   Makna terdapat dalam pemahaman dan pemikiran seseorang,
(3)   Makna itu sendiri dapat dipindahkan dari seseorang kepada orang lain.

            Menggagas komunikasi pemerintahan masa depan juga bertujuan untuk mengembali fungsi pemerintah yang sesungguhnya karena ada indikasi bahwa posisi pemerintahan telah bergeser dari mengayomi kearah menguasai.
Berbicara tentang komunikasi pemerintahan, hampir semua aparatur pemerintah paham dan bisa melakukannya, namun tidak semua dapat memahami bagaimana berkomunikasi yang efektif, khususnya bagi penyelenggara negara dan pemerintahan dalam melakukan fungsi-fungsi dasariah kepemerintahan (Good Governance) mencakup ''pelayanan, pemberdayaan dan membangun bersama-sama masyarakat mencapai tujuan negara tanpa merugikan pihak manapun secara illegal''.
Pernyataan yang sederhana tersebut, ketika dioperasionalisasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan sering menimbulkan misscommunication, missunderstanding, missperception dan missbehavior yang akhirnya akan memunculkan konflik individu, kelompok bahkan kelembagaan. Oleh sebab itu Saya berkeyakinan bahwa perlu adanya pemikiran yang mengarah pada Gagasan Komunikasi Pemerintahan Masa Depan untuk diangkat dan didiskusikan lebih tajam guna mencapai optimalisasi fungsi, tugas dan tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat, negara dan bangsa kedepan.
Kondisi penyelenggaraan pemerintahan pasca lahirnya UU 32 Tahun 2004, sekurang-kurangnya mensyaratkan lima variabel besar yang harus dilaksanakan oleh birokrat pemerintah yaitu; (1) demokratisasi; (2) pelayanan; (3) pemberdayaan; (4) pembangunan dan; (5) transparansi. Di sisi lain perubahan yang terjadi akibat sistem dan pola berpikir (Mind Set) birokrat telah memunculkan berbagai fenomena antara lain;
(1)   Fenomena Komunikasi Pemerintahan;
(1)   Disharmoni diantara lembaga-lembaga pemerintahan sampai pada pemerintahan daerah termasuk lembaga tinggi negara dan para pejabat pemerintahan;
(2)   Konflik vertikal diantara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai dampak penyelenggaraan otonomi daerah;
(3)   Munculnya keberanian masyarakat menyatakan ketidakpuasannya melalui unjuk rasa atau demonstrasi, dlsb;
(4)   Terdapat kondisi serupa di kalangan pemerintah baik sebagai lembaga maupun individu;
(5)   Terjadi misscommunication dalam proses koordinasi antar lembaga; (7) sorotan cukup tajam terhadap kinerja pemerintah mulai beranjak ke posisi krisis kepercayaan;
(6)   Aturan dan layanan pemerintah berkaitan dengan kesan, image, dan citra buruk oleh (stakeholders) yang dibayang-bayangi oleh kesan negatif.  

Memahami bahwa setiap individu aparatur pemerintah memiliki pola pandang, kebutuhan, tujuan dan kemampuan yang berbeda-beda berdasarkan variasi sifat manusia, seringkali menimbulkan fenomena tersendiri, noise bahkan distorsi dalam bersikap dan berperilaku. Bertolak dari fenomena seputar penyelenggaraan pemerintahan tersebut di atas muncul ide untuk membuat gagasan tentang  Strategi Jendela Karsa” (Erliana, 2004) yaitu salah satu konsep dalam rangka menggagas komunikasi pemerintahan masa depan dimana terdapat empat jendela yang dapat dibuka untuk meningkatkan keberdayaan aparatur dan mereformasi system birokrasi sekaligus birokrat sebagai penyelenggara pemerintahan. Jendela pertama disebut sebagai jendela A, yang apabila dibuka memperlihatkan gambar pertumbuhan cepat (Civil society). Jendela kedua disebut sebagai jendela B, yang apabila dibuka akan memperlihatkan pemandangan Sains Barat Sekuler (Pertumbuhan). Artinya jendela ini mengindikasikan bahwa keberdayaan itu terletak pada kemauan manusia untuk selalu mencari ilmu dan bertindak atas dasar ilmu juga. Berikutnya ada jendela yang ketiga yang diberi nama jendela C yaitu, apabil dibuka akan memperlihatkan gambaran karsa lemah artinya manusia yang terlihat melalui jendela ini lamban dalam pertumbuhan bidang keilmuan disebabkan antara lain karena karsanya lemah. Kondisi demikian seharusnya tidak terjadi pada Bangsa Indonesia, namun secara empiric itulah yang gambaran di Indonesia. Jendela keempat dikenal dengan jendela D yaitu pembagian pangsa dunia tanpa batas. Jendela keempat ini pada intinya menjelaskan kondisi dunia dewasa ini yang telah mengglobal dengan pangsa pasar yang terbatas terhadap semua komponen kehidupan sehingga hampir tidak ada lagi ruang yang tidak bisa dipantau dan diamati oleh siapapun dan seolah-olah dunia ini semakin menyempit sebagai dampak dari semakin canggihnya teknologi hasil rekayasa kemampuan sains manusia. Untuk lebih jelasnya “Strategi Jendela Karsa” tersebut digambarkan sbb:
STRATEGI JENDELA KARSA
Modifikasi dari Sains Tauhidullah
Herman Soewardi

A
Karsa Kuat Pertumbuhan
Cepat/ Civil society
Masyarakat Madani
C
Karsa Lemah
 tidak ada pertumbuhan
B
Sains Barat Sekuler
Pertumbuhan
Karsa Kuat Pertumbuhan
Kuat
D
Pembagian Pangsa Dunia
 Tanpa Batas

Jendela pertama yaitu kotak A merupakan karsa masyarakat dengan keberdayaan yang mumpuni, kondisi demikian pernah terwujud pada zaman Nabi Besar Muhamad SAW yang dikenal sebagai masyarakat Madani, dan pada abad ke 18 sampai abad 21 ini sudah terwujud pada masyarakat Barat dan Eropa dimana mereka telah mampu menguasai berbagai sumber daya alam di berbagai belahan dunia dengan bercokol di belakang globalisasi. Artinya ketika jendela pertama dibuka akan tampaklah kondisi kehidupan dengan tingkat kesejahteraan index prestasi manusia di atas 15.000 dollar dan kondisi demikian bukan suatu yang mustahil untuk diwujudkan karena dengan karsa kuat tampaknya capaian tingkat kesejahteraan akan lebih tinggi dan kondisi ini telah terwujud, sehingga bukan menjadi sesuatu yang imposible untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif.
Sedangkan kotak B atau jendela kedua memperlihatkan kondisi masyarakat sekuler yang secara empiric memang jauh lebih cerdas, lebih kreatif dan inovatif sehingga dapat menguasai kehidupan dan mampu merubah nilai-nilai yang berlaku di seluruh dunia dimana globalisasi dan pasar bebas adalah klimaxnya. Sedangkan jendela ketiga yaitu kotak C mencerminkan kondisi keberdayaan aparatur dan masyarakat Indonesia dewasa ini yang terkesan masih mencari-cari jati diri, bahkan penuh dengan fenomenologi, anomaly, saling lempar tanggungjawab, tuding menuding penuh dengan intrik-intrik politik, dan perebutan kekuasaan. Sementara kotak D menggambarkan kondisi dunia dewasa ini, dimana pembagian pangsa dunia sudah masuk pada ranah barter dimana siapa yang kuat dialah yang menguasai, sehingga explorasi sumber daya alam hamper tidak terkendalikan yang pada gilirannya akan merusak ekosistem keseimbangan alam dan lingkungan.
Ketika penerapan strategi jendela karsa tersebut dianalogikan ke dalam kondisi aparatur pemerintahan yang sampai saat ini belum sepenuhnya memberikan kontribusi yang berarti terhadap pencapaian cita-cita mulia Bangsa Indonesia, maka strategi tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar dapat melecut karsa bangsa yang lemah dan mudah puas dengan mengkolaborasikannya pada budaya pemberdayaan aparatur dan reformasi birokrasi karena apabila yang diberdayakan aparatur saja tanpa diiringi reformasi system birokrasi maka pemberdayaan yang dilakukan tidak akan membawa perubahan yang signifikan dalam arti bahwa menggagas komunikasi pemerintahan masa depan harus dimulai dsari aparatur pemerintah itu sendiri dengan cara memberdayakan dan mereformasi system penyelenggaraan pemerintahan yang sebenarnya ibarat satu mata uang koin dengan muka dua namun dalam implementasinya berjalan bersamaan, jadi apabila yang satu diberdayakan sementara yang lain diabaikan tentu tidak akan memberi nilai manfaat yang berarti.
Terdapat dua sisi kontroversi berkaitan dengan paradigma komunikasi pemerintahan di era demokratisasi dan reformasi dewasa ini yaitu; (1) munculnya tuntutan keberadaan pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat; (2) tuntutan keterbukaan dan transparansi terhadap semua level kebijakan. Ironisnya yang mengedepan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah, kesibukan pemerintah dalam bebenah diri, mengatur dan membagi kepentingan sesama rekan sejawat sehingga belum sepenuhnya berkemauan untuk lebih transparan, karena masyarakat sendiri memang masih berada pada posisi perlu diatur dan perlu diberdayakan.
Sebagai komunikator dan sebagai agen pembangunan, birokrat pemerintah akan berhadapan dengan kondisi yang kurang kondusif terutama dalam menumbuhkan kepercayaan (trust) kepada masyarakat. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh masyarakat benar-benar bisa dipercaya. Artinya, apabila pemerintah ingin mendapat kepercayaan dari masyarakat harus mampu menjalankan amanah, profesional dalam melaksanakan tugas pokok, peran dan fungsi keberadaan pemerintahan itu sendiri. Disinilah perlu dikaji secara mendalam bagaimana cara gagasan-gagasan dan ide-ide tentang kiat-kiat berkomunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sudah berasimimilasi dengan masyarakat modern atau maju, penekanannya bagaimana menggagas komunikasi pemerintahan masa depan, supaya setiap kebijakan yang dikeluarkan dapat dipahami dan diikuti oleh masyarkat tanpa adanya kesenjangan dalam berkomunikasi.
Pemahaman tentang hakekat pemerintahan diawali dengan pengertian bahwa, pemerintahan adalah sebuah institusi yang memiliki kekuasaan eksklusif untuk menegakkan aturan-aturan tentang perilaku sosial yang akan berdampak pada terbentuknya pola tindak pada masyarakat suatu wilayah geografis tertentu. Implementasi dari pemaknaan tersebut mencakup tugas pemerintahan berdasarkan atas; (1) justifikasi moral; (2)  penegakan moral; (3) mengedepankan moral; (4)  mengagungkan moral; (5) mengutamakan moral dan; (6) segala aktivitas berlandaskan moral yang pada gilirannya akan bermuara pada paradigma masyarakat secara keseluruhan. (Lihat saja Firman Tuhan tentang penegakan Moral, yang apabila diartikan berbunyi sebagai berikut ''Ketika Moral tidak lagi jadi patokan bagi manusia maka tunggulah kehancuran kehidupan itu sendiri’').
Walaupun penegakan moral sampai saat ini memang belum menjadi perhatian utama pemerintah, namun secara implementatif kondisi demikian harus dimulai oleh pemerintah itu sendiri (Saya masih ingat cara pandang/paradigma) pemerintahan era Soeharto terkait dengan moralitas, pernah dikeluarkan kebijakan bahwa, aparatur pemerintah tidak boleh beristeri lebih dari satu orang, kecuali memperoleh izin dari isteri pertama, bahkan yang ketahuan selingkuh saja langsung dipindahtugaskan atau dicopot dari jabatan yang sedang diembannya dan diikuti dengan penundaan kenaikan pangkat dan lain sebagainya).
Dikaji secara konkrit, penyelenggaraan pemerintahan terbagi ke dalam tiga kategori luas yang kesemuanya melibatkan masalah kekuatan fisik dan perlindungan hak-hak manusia yang terdiri dari; (1) polisi, untuk melindungi masyarakat dari para penjahat; (2) angkatan bersenjata, melindungi masyarakat dari invasi asing; (3) peradilan, untuk menyelesaikan sengketa di antara orang-orang sesuai hukum objektif. Seiring dengan itu masyarakat harus diberdayakan agar memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang paham hukum. Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana kesemua itu dilakukan?. Mungkin jalur komunikasi salah satu alternatif jawabannya.

DAFTAR PUSTAKA

Taliziduhu Ndraha, 2003. Kybernologi Sebuah Charta Pembaharuan Sirao Credentia Center.Jakarta.

Tjipta Lesmana, 2009. Dari Soekarno sampai SBY.Penerbit Pt Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Frances Hesselbein, Marshall Goldsmith, 2001. The Drucker Foundation, The Organization Of The Future. Organisasi Masa Depan. Jakarta.

R. Wayne Pace Don F. Faules, 2000. Komunikasi Organisasi. PT.Remaja Rosdakarya Bandung.

1 komentar:

  1. Alhamdulillah membantu dalam belajar, dan sebagai bahan tambahan untuk ujian...

    BalasHapus